Setelah keluarnya Putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) No.14/PUU-XI/2013 yang dimana merupakan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang No.42
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa pasal
tersebut mengatur ketentuan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan
Presiden yang dilaksanakan terpisah. Namun berdasarkan putusan Mahkamah
Konstitusi, ketentuan beberapa pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27
ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari pembatalan tersebut adalah
dilaksanakannya Pemilihan Umum Nasional Serentak atau Pemilu Anggota Lembaga
Perwakilan dan Pemilihan Presiden dilakukan secara serentak yang dimulai pada
tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya (Putusan Mahkamah Konstitusi, 2013:
85-87).
Dalam perspektif politik, munculnya Putusan Mahkamah
Konstitusi (2013) tersebut, dapatlah dapatlah ditelusuri melalui
penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pemilu
legislatif, dimana dalam pemilu tersebut ditemukan fakta politik bahwa untuk
mendapat dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan DPR dalam
penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih, calon Presiden terpaksa harus
melakukan negosiasi dan tawar-menawar (bargaining) politik terlebih
dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda
pemerintahan di kemudian hari.
Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya
lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka
panjang, misalnya karena persamaan garis perjuangan partai politik jangka
panjang. Oleh karena itu, Presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada
partai-partai politik sehingga dapat mereduksi posisi Presiden dalam
menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial.
Untuk itu, penataan sistem pemilu oleh Mahkamah Konstitusi bertujuan agar
sistem pemilu lebih baik dan mampu melahirkan presiden dan wakil presiden yang
berkualitas, serta mampu menyelesaian persoalan bangsa dan negara. Pilpres yang
dilakukan setelah Pemilu Legislatif (Pemilu tidak serentak) telah menyebabkan
sistem pemilu dan sistem pemerintahan presidensiil keluar dari rel konstitusi,
sehingga untuk mengembalikan hal tersebut pada sistem yang benar menurut
konstitusi harus dengan membatalkan beberapa ketentuan Pasal dalam UU Pilpres
yang mengatur hal tersebut.
Sumber :
JURNAL
ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN Vol.3, No. 1, 2018, 73-88 “Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019
dalam perspektif politik” Ratnia Solihah
Universitas Padjadjaran, Indonesia hal 77 – 78.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
